Seorang Pengecara Berpendapat Bahwa Tindakan Cha Eunwoo ASTRO Dapat Dianggap Sebagai Penggelepan Pajak

Sebelumnya, Kantor Pajak Daerah Seoul melakukan investigasi pajak intensif terhadap Cha Eunwoo pada paruh pertama tahun 2025 dan memberitahukannya tentang pajak penghasilan tambahan lebih dari 20 miliar won. 

Ini adalah jumlah pajak tambahan terbesar yang pernah dikenakan pada seorang selebriti.

Dinas Pajak Nasional berpendapat bahwa Cha Eunwoo dan ibunya, menggunakan trik untuk menerapkan tarif pajak perusahaan yang 20 persen lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan dengan menggunakan perusahaan fiktif bernama The Ani untuk mengurangi pajak penghasilan mereka hingga 45 persen. 

Baca Juga: Tiket Untuk Konser Finale Tur Dunia NCT DREAM 'THE DREAM SHOW 4: FUTURE THE DREAM' Terjual Habis

Baca Juga: Berpisah dengan YG Entertainment, AKMU Dirikan Perusahaan Sendiri 'Fountain of Inspiration'

Namun, masih ada argumen tandingan yang menyatakan bahwa hal ini sulit dianggap sebagai penggelapan pajak yang jelas karena mereka mendirikan perusahaan dan membayar tarif pajak perusahaan yang lebih rendah.

Berdasarkan hukum yang berlaku, jika Undang-Undang tentang Hukuman Berat, dll. untuk Kejahatan Tertentu diterapkan, jika penggelapan pajak melalui portal melebihi 1 miliar won, orang tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau penjara minimal 5 tahun. 

Baca Juga: Jang Wonyoung Turut Berpartisipasi Dalam Menulis Lirik, IVE Akan Merilis Lagu Pre-Release 'BANG BANG'

Namun, jika disimpulkan sebagai pelaporan yang kurang karena perbedaan pendapat tentang interpretasi hukum pajak atau jika ditentukan sebagai penggelapan pajak, orang tersebut tidak akan dikenakan hukuman pidana selain tanggung jawab moral dan penagihan pajak.

Terkait hal ini, Fantagio, agensi Cha Eunwoo, mengeluarkan pernyataan resmi pada tanggal 22 Januari, yang menyatakan, "Poin utama perselisihan adalah apakah perusahaan yang didirikan oleh ibu Cha Eun-woo dikenakan pajak sebenarnya. Hal ini belum dikonfirmasi secara final. Kami akan secara aktif mengklarifikasi masalah yang berkaitan dengan penerapan interpretasi hukum sesuai dengan proses yang berlaku."